Dalam sebuah sesi pekerjaan yang saya hadiri di Jakarta beberapa tahun lalu, tantangan bagi para penderita disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia ada beberapa. Dari mulai akses fasilitas hingga stigma yang melekat. Di sebuah pabrik di Jawa Timur bahkan ada yang enggan mempekerjakan orang dengan disabilitas karena takut masyarakat menganggap kerja di pabrik itu mengakibatkan disabilitas. Tak heran jika kemudian perusahaan (termasuk negara) sering mencantumkan kalimat sakti “sehat jasmani dan rohani” untuk mendiskriminasi penyandang disabilitas. Padahal mereka juga sehat-sehat lho.

Diskriminasi karena disabilitas bukan satu-satunya diskriminasi yang timbul karena mencari pekerjaan. Beberapa yang saya catat termasuk tinggi badan, kecantikan, status perkawinan, kehamilan, jenis kelamin, hingga latar belakang ras dan agama.

Tinggi Badan 
Di banyak lowongan pekerjaan yang ditulis di koran atau media lainnya, minimal tinggi badan menjadi salah satu ketentuan yang dicari oleh pemberi kerja. Biasanya tinggi badan minimal yang diperlukan 160cm. Untuk pekerjaan seperti pramugari sih saya paham betul karena pramugari harus memiliki jangkauan tangan tertentu untuk meraih head compartment. Tapi yang saya kurang paham, bagaimana orang-orang yang kurang tinggi, seperti saya harus dibatasi kesempatannya untuk menjadi SPG ataupun front line staff. Mungkin saja persyaratan ini erat kaitannya dengan persepsi konsumen yang tak menganggap serius orang yang kurang tinggi. Atau mungkin, target market para SPG dan front line staff tersebut para raksasa yang tak mungkin digapai jika tubuh hanya 1.5 meter.
Akibat dari diskriminasi ini, orang-orang bertubuh pendek diidentikkan dengan kecerdasan. Saya tak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi yang jelas yang bertubuh pendek harus lebih rajin belajar supaya bisa masuk jajaran manajemen.

Berpenampilan menarik
Nah ini salah satu persyaratan mencari pekerjaan lain yang bagi saya mengganggu karena definisi menarik itu sangatlah relatif. Selain itu persyaratan ini saya lihat sebagai bentuk patriarkis. Maunya disuguhi perempuan-perempuan cantik. Cantiknya pun menggunakan standard tak jelas, seperti kulit putih, tubuh tinggi, rambut lurus. Padahal, semua perempuan itu cantik dan menarik.

Angelina Jolie misalnya bisa dianggap menarik dan cantik oleh Brad Pitt dan para fansnya. Tapi bagi saya ia tak menarik sama sekali. Lha kalau sudah gitu, apakah Angelina Jolie tak patut dipekerjakan kendati memenuhi kualifikasi?

Urusan kelamin dan rahim
Jika para Tante dan Oom sering berlomba menanyakan status hubungan dengan kekasih yang tak kunjung resmi, para pemberi kerja justru sebaliknya. Tak ingin sebagian calon pekerjanya segera menikah. Kesiapan untuk tidak menikah selama beberapa tahun ini kemudian dikunci dalam perjanjian kerja yang membatasi ruang. Saya menduga lahirnya kebijakan ini karena sering terjadi pengunduran diri dari pegawai setelah menikah. Nah MUI tuh daripada ngurusin yang engga-engga, harusnya mengurusi pembatasan hak yang seperti ini.

Urusan lain yang tak menjadi hak perusahaan untuk mengurus adalah urusan penggunaan rahim. Perusahaan tak mengijinkan pegawai perempuannya untuk hamil dalam periode tertentu (sementara pegawai pria dibebaskan untuk menghamili pasangannya?). Padahal urusan penggunaan rahim adalah urusan pemilik tubuh, bukan urusan pemberi kerja. Pada saat yang bersamaan, ada tempat-tempat kerja tertentu yang tak mau menerima perempuan yang hamil (dan memilih pria) sebagai pekerja karena keengganan memberikan cuti hamil. Mereka menganggap memperkerjakan perempuan hamil itu “merugikan”.

Ajaibnya, saya pernah tahu beberapa perempuan yang marah-marah karena hal ini. Bukan karena tak dipekerjakan tapi karena mereka tak mau memperkerjakan perempuan hamil. Sesama perempuan lho. Ya jangan heran kalau kemudian banyak yang menyembunyikan status pekerjaan anda atau status kehamilan, karena perusahaan seringkali mempertimbangkan kondisi ini sebagai dasar menerima atau menolak kandidat. Sebuah diskriminasi yang tak dialami oleh pria.

Btw, aturan ini muncul, saya rasa, karena mereka yang membuat kebijakan ini lahirnya dari telur yang dierami. Begitu lahir mereka bisa langsung berhamburan seperti anak ayam, sehingga mereka tahu tahu jika perempuan hamil perlu waktu untuk mengurus bayi menjelang dan setelah kehadiran sang bayi.

Urusan agama dan kesukuan
Ada satu anggapan bahwa salah satu institusi keuangan di sebuah negeri ini lebih memilih memperkerjakan orang-orang dari latar belakang tertentu dan keberagaman di institusi tersebut kurang. Saya tak pernah bekerja di institusi tersebut, sehingga tak bisa memberikan komentar lebih jauh. Tapi anggapan ini beredar kencang di masyarakat kita, hingga nama institusi ini pun diplesetkan menjadi nama suku tertentu.

Ketika mengunjungi Papua, salah satu partner yang kami temui pernah berkeluh kesah tentang kesulitan yang dihadapi oleh generasi kedua transmigran. Di Papua sana, prioritas menjadi PNS diberikan kepada putra daerah, bukan kepada seluruh warga Papua. Pemberian prioritas ini bagus, untuk memajukan orang-orang Papua. Tapi kemudian timbul masalah anak-anak transmigran generasi yang besar dan tumbuh di Papua kesulitan mendapatkan pekerjaan sebagai PNS. Situasi ini serba salah, karena sang anak memang tidak memiliki karakteristik Papua tapi pada saat yang sama mereka tak punya ikatan dengan kampung halaman sang orang tua.

Menariknya, saya justru pernah menemukan lowongan pekerjaan yang dikhususkan kepada pemeluk agama minoritas. Analisis saya sih mereka dicari karena terkenal jujur dan tak mau mencuri, sehingga bagus untuk bisnis. Tapi, kejujuran seharusnya tak mengenal agama atau suku tertentu.

Diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan tak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi di berbagai belahan dunia. Bahkan negara maju seperti Perancis pun masih bergulat dengan isu ini. Ah semoga saja Indonesia bisa segera melihat masalah ini dan melakukan sesuatu ya.

Bagaimana dengan kalian? Pernah menghadapi diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan?

Xx,
Tjetje